• TRUSTED PROPERTY AGENT

Compare Listings

Kasus Vaksin Palsu Melukai Perasaan Masyarakat

Kasus Vaksin Palsu Melukai Perasaan Masyarakat. Kasus vaksin palsu mencuat setelah polisi menggerebek pabrik pembuatannya di Tangerang dan Bekasi

 

Upaya Hukum

Dari uraian di atas, setidaknya ada dua upaya hukum (litigasi) yang dapat dilakukan oleh korban vaksin palsu selain berbagai upaya non-litigasi lainnya. Pertama, para korban sebagai pelapor dapat menyampaikan laporan kepada kepolisian atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terlapor rumah sakit sebagai korporasi atau badan hukum.

Dari laporan tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan penyidikan tidak saja terfokus pada pelaku “orang”, namun juga terhadap rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi, ini menjadi ukuran keseriusan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus.

Pengurus rumah sakit, baik direksi, komisaris maupun orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam menentukan keputusan dan kebijakan rumah sakit harus dimintai keterangan dalam penyidikan, untuk menilai ada tidaknya kesalahan rumah sakit, baik kesalahan berupa kesengajaan (dolus) ataupun kelalaian (culpa).

Dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup atas perbuatan korporasi, maka penyidik harus menetapkan rumah sakit sebagai tersangka untuk selanjutnya melimpahkannya ke penuntutan. Kedua, para korban dapat mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter dan perawat (pelaku) bersamaan dengan gugatan ganti kerugian kepada rumah dakit sebagai konsekuensi tanggung jawab vicarious (vicarious liability).

Sebelumnya gugatan oleh pasien terhadap rumah sakit atas perkara sejenis sudah pernah diajukan. Pada tahun 2015, dalam kasus Falya Raafani Blegur vs Rumah Sakit Awal Bros, pasien yang menjadi korban malapraktik mengajukan gugatan terhadap rumah sakit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.630/Pdt.G/2015/PN.Bks, Majelis Hakim menyatakan rumah sakit bersalah dan diharuskan membayar kerugian materil Rp.205.500.000,-. Kemenangan tersebut merupakan preseden yang kuat bagi pasien untuk memperjuangkan haknya secara hukum.

Harapan

Perlu terobosan besar dalam penanganan masalah vaksin palsu. Instansi pemerintah terkait, BPOM, dan terutama rumah sakit harus dibebankan pertanggungjawaban. Tidak cukup meletakkan tanggung jawab hanya kepada “oknum”, sebab hanya dengan begitu penjeraan dapat memberikan efek.Di atas segalanya, negara harus bertanggung jawab melindungi dan menjamin keselamatan rakyatnya. Untuk itu pemerintah melalui kepolisian harus dapat membongkar kejahatan tersebut dengan tuntas dan menarik semua pihak yang bertanggung jawab, tidak terkecuali rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi.

Setidaknya ini juga akan menjadi momentum tepat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri, bersamaan dengan terpilihnya Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian yang katanya sangat cerdas dan penuh keberanian.

Rasamala Aritonang

Penulis adalah “specialist” hukum di salah satu lembaga negara dan ayah dari seorang anak yang terindikasi menjadi korban vaksin palsu pada salah satu rumah sakit (Wakil Ketua Aliansi Korban Vaksin Palsu).

Source link

img

Taufik

Related posts

Seks Mampu Tingkatkan Performa Atlet, Mitos atau Fakta?

Liputan6.com, Jakarta Pengaruh berhubungan seks dengan pasangan sebelum pertandingan akan...

Continue reading
by Taufik

Usai Putus Cinta, Kapan Boleh Membina Hubungan Lagi?

Liputan6.com, Jakarta Hati yang terluka akibat patah hati rasanya memang menyesakkan. Rasanya...

Continue reading
by Taufik

Ibu Hamil Berisiko Jatuh Sama Seperti Wanita 70 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Ibu-ibu hamil berhati-hatilah saat berjalan. Perubahan besar pada tubuh...

Continue reading
by Taufik

Join The Discussion

WhatsApp chat